Sesama Parpol Koalisi Beda Paham, Tolak UU Bernuansa Agama, PPP Anggap PSI Gagal Paham Sejarah

Sabtu, 17 November 2018

JAKARTA - Meski sesama pendukung capres nomor 01, PPP dan PSI sepertinya beda paham. Bahkan Wakil Ketua Umum PPP, M. Arwani Thomafi menyayangkan pernyataan ketua umum PSI, Grace Natalie yang menolak Perda bernuansa agama baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil.

Pernyataan itu menurut Arwani bahkan bisa diartikan Anti NKRI dan Anti Pancasila.

Sikap PSI itu menurut Arwani juga mencerminkan ketidaktahuan mereka tentang sejarah dan hukum di Indonesia. Para pendiri bangsa sudah sepakat sepakat bahwa aturan di bawah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bisa mengatur atau mengadopsi hukum keagamaan.

"Adopsi hukum agama (syariah) baik pada tingkat UU maupun Perda sesungguhnya merupakan pencerminan negara hukum Pancasila yang dijiwai semangat Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Arwani.

Ia menambahkan, sepanjang UU dan perda itu dibentuk berdasarkan prosedur legislasi yang benar sesuai aturan, maka harus diterima sebagai bagian hukum nasional atau daerah. Bahkan saat ini sebenarnya sudah banyak UU atau Perda bernuansa agama yang sudah dinikmati masyarakat Indonesia.

Arwani mencontohkan pemberlakukan UU 1/1974 tentang Perkawinan yang merupakan bentuk terbaik dari adopsi hukum agama syariah dalam hukum positif negara. UU ini terbukti berjalan baik dan tetap dalam semangat NKRI. UU ini membuat perkawinan bisa dilakukan menurut agama masing-masing.

"Sikap PSI ini menunjukkan ketidaktahuan terhadap sistem hukum nasional. Dalam titik ini, sikap politik PSI justru lebih ekstrem dibanding kebijakan politik hukum era Kolonial yang dalam dinamikanya mengakui eksistensi hukum Islam di Indonesia," tambahnya.

Pernyataan politik PSI ini juga berpotensi memecah belah serta menimbulkan keresahan di masyarakat dan bisa disebut ingin mencerabut akar Indonesia dari genetika negara berketuhanan.

"PSI ahistoris dalam melihat sejarah berdirinya NKRI melalui rapat BPUPKI, PPKI serta dinamika politik saat kemerdekaan," pungkas Arwani.

PPP selama ini memang menjadi partai yang memperjuangan syariah secara konstitusional. Selain UU Perkawinan, PPP juga berada di garda terdepan pada lahirnya UU 7/ 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU 44/2008 tentang Pornografi, dan lainnya.***

komentar | | Read More...

Daftar Lengkap Pengurus Golkar Riau Kubu Indra Muchlis

Kamis, 16 April 2015

PEKANBARU – Belakangan beredar foto copy Surat Keputusan (SK) Nomor KEP-025/DPP/Golkar/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, Ketua Umum DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, Agung Laksono. SK tersebut meresmikan susunan dan komposisi pelaksana tugas pengurus‎ DPD I Golkar Riau. Di dalam SK yang langsung ditandantangani Agung Laksono dan Zainudin Amali selaku Sekretaris Jenderal DPP Golkar.

Selain menisbatkan Indra Muchlis Adnan sebagai ketua umum, SK tersebut juga mencantumkan nama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebagai ketua penasehat DPP I Golkar Riau. ‎ Padahal, Arsyadjuliandi Rachman yang juga Plt gubernur Riau ini merupakan Plt ketua DPD I Golkar Riau versi ketua umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie. 

Berikut susunan komposisi kepengurusan DPD I Golkar Riau versi Agung Laksono. 

Penasehat: Arsyadjuliandi Rachman,
Ketua Umum: Indra Muchlis Adnan, 
Pelaksana Harian : Anto Rachman selaku ketua harian. 
Wakil Ketua : 
Herman Abdullah, 
Yuherman Yusuf, 
Septina Primawati Rusli, 
Sufian Hanim, 
M Satar Thaher, 
Zainal Arifin 
Sekretaris Umum: Andrini
Wakil Sekretaris: Nurkholis Hadi, 
Syed Aziz Assegaf, 
Panca Setyo Prihatin, 
Ibrahim, 
Toni Werdiansyah, 
Yulisman. 
Bendahara Umum : Siti Rahma Bakar
Wakil Bendahara: Yuswita Usman.‎ ***(ary/rtc) 

komentar | | Read More...

KPU Akui Tak Ada Kendala Gelar Pilkada Serentak 2015

Minggu, 29 Maret 2015

JAKARTA- Pemerintah telah mengesahkan dua Undang-undang terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak. Terkait itu, Komisi Pemilihan Umum siap menyelenggarakan Pilkada serentak yang akan digelar akhir 2015 mendatang.

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, KPU tidak mengalami masalah dan beban yang berarti untuk menyelenggarakan Pilkada serentak tersebut. Sebab katanya, KPU mempunyai waktu yang cukup banyak dalam mempersiapkan helat lima tahunan tersebut.

"Sebenarnya dalam konteks Indonesia terkait Pilkada serentak, kita punya waktu cukup lama. Hal ini pun pernah terjadi pada Pilkada 2005 yang juga disiapkan dalam waktu 6 bulan. Justru dari waktu ke waktu mengalami peningkatan," kata Husni dalam diskusi bertema "Siapkah Pilkada Serentak" di Jakarta, Sabtu (28/3/15).

Husni menjelaskan, salah satu masalahnya yang selalu terjadi selama ini adalah kurang siapnya produk hukum sehingga kadang-kadang menjadi kendala bagi KPU, baik di pusat maupun KPUD. Sebab, lamanya para anggota DPR menyelesaikan produk hukumnya membuat suatu kendala tersendiri.

"Biasanya masalahnya hukum itu hanya di awal saja, terutama dalam pembuatan produk aturan atau undang-undangnya. Inikan seolah-olah tak bisa memperbaiki masa depan. Contohnya, harusnya kita sudah membicarakan dan menyiapkan produk undang-undang untuk Pemilu 2019. Tapi DPR tidak memasukkan dalam legislasi prioritas," ungkapnya.

Untuk itulah sebut Husni, dalam rangka sosialisasi produk hukum yang sudah ada, pihaknya sudah menyiapkan skenario-skenario agar tidak menimbulkan kericuhan seperti pada pemilihan legislatif dan presiden yang sudah lalu.

"Tentu kami menyiapkan beberapa skenario agar kami tidak salah dalam menjelaskan peraturan hukum yang ada," ujarnya.

KPU hingga kini terus menyiapkan Rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait Pilkada Serentak. PKPU ini telah diuji partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan media. Pihak KPU telah menyampaikan PKPU yang disampaikan kepada KPU di seluruh provisi dan kabupaten/kota lewat pertemuan dengan. Pertemuan tersebut untuk mematangkan rancangan PKPU sebelum dikonsultasikan ke DPR RI.

Namun, beberapa KPU kota/kabupaten menilai sejumlah rancangan memberatkan daerah. Terutama terkait syarat rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang dinilai terlalu banyak.

Selain itu, KPU daerah juga keberatan terkait rancangan PKPU yang membahas aturan kampanye. Apalagi, beberapa daerah menyatakan dana kampanye untuk Pilkada serentak tidak seimbang.***(jor)

komentar | | Read More...

Dukung Agung dengan Syarat, Sikap Andi Mengecewakan DPP Munas Ancol

Sabtu, 28 Maret 2015

PEKANBARU- Koordinator Wilayah Riau dan Kepulauan Riau DPP Partai Golkar yang telah mendapatkan pengesahan Kemenkum dan HAM, Indra Muchlis Adnan mengungkapkan pertemuan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman dengan Ketum Agung Laksono di Jakarta kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Andi mngungkapkan dukungan pada DPP dibawah kepemimpinan Agung Laksono, namun dengan syarat menunggu keputusan hukum tetap. Ada hasil gugatan PTUN yang diajukan kubu Aburizal Bakrie alias Ical. 

“Dukungan Andi masih koma. Belum titik dan itu mengecewakan kami. Mereka masih main dua kaki. Satu mendukung kami, satu lagi mendukung Ical,” tutur Indra saat berbincang dengan media melalui sambungan telephon, Sabtu (28/3/15). 

Menurut Indra, para pengurus daerah tak dipaksa untuk mendukung keputusan pemerintah. Semua diserahkan kepada mereka, karena DPP juga sudah memiliki langkah untuk setiap situasi. Bagi yang langsung menyatakan dukungan segera didefinitifkan, sementara bagi yang tak mendukung segera dibentuk pelaksana tugas (Plt). 

“Jadi mendukung atau tidak, itu tidak ada masalah bagi kami. Mulai tanggal satu April bagi yang tidak mendukung akan kita tunjuk Plt,” demikian penjelasannya. 

Informasinya, selain Andi, juga ada delapan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Riau yang menemui DPP kubu Agung Laksono, namun seluruhnya sikapnya sama. Mendukung dengan syarat menunggu keputusan hukum tetap.***(mad)

komentar | | Read More...

Suparman Berminat Gunakan Perahu Demokrat di Pilkada Rohul

Kamis, 26 Maret 2015

PEKANBARU - Tidak takut meskipun menghadapi Achmad, Suparman (salah seorang bakal calon bupati Rohul) ingin menggunakan perahu Partai Demokrat dalam Pilkada Rohul mendatang. 

“‎Semua partai kalau membuka pendaftaran kita akan daftar. Termasuk Partai Demokrat yang juga partainya bupati Rohul saat ini (Achmad,red),” kata Suparman saat bincang-bincang dengan riauterkinicom di ruangannya, Kamis (26/03/15). 

Saat ini sebutnya, ia baru mendaftarkan diri ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rohul yang juga memiliki empat kursi di DPRD Rohul dan tengah menunggu tes yang dilakukan DPW NasDem Riau.‎ 

“‎Kalau partai Golkar sendiri, memang hasil rapat Golkar Rohul memutuskan kita untuk maju, tapi pastinya kita menunggu putusan akhir atas polemik yang mendera Golkar,” ungkap ketua DPD II Golkar Rohul ini.‎ 

Ketua DPRD Riau ini pun tetap optimis Partai Golkar akan mengusungnya dalam Pilkada Rohul. ‎Dalam memutuskan calon yang akan diusung, biasanya partai akan menggunakan survei yang dilakukan lembaga independen yang sudah dipercaya partai. 

‎“Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Mohon juga do'a serta dukungan masyarakat Rohul,” tutup putra asli Rohul ini. Seperti yang diketahui, Partai Demokrat merupakan partai penguasa saat ini di Rohul. Selain mendapatkan jumlah kursi terbanyak di DPRD Rohul dengan delapan kursi, Achmad juga merupakan Plt Ketua DPD Demokrat Riau. ‎‎ 

Dari segi politik, kedua putra Rohul ini memang dikenal sering berseberangan.‎ ***(ary)

komentar | | Read More...